Sebab Presiden Jokowi Marah

Sebab Presiden Jokowi Marah

Sebab Presiden Jokowi Marah

Sebab Presiden Jokowi Marah – Di hadapan menteri Kabinet Indonesia Maju dan pimpinan lembaga negara, Presiden Joko Widodo marah. Kegusarannya tak bisa disembunyikan karena berulang kali bicara dengan nada tinggi.

Kemarahan Jokowi berkaitan dengan pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia. Dia melihat masih ada menteri yang lamban, padahal bahaya krisis akibat pandemi sudah di depan mata.

Jokowi mengaku tak segan mengambil langkah luar biasa di situasi seperti sekarang. Salah satunya adalah melakukan kocok ulang kabinet atau reshuffle. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga mengaku siap mempertaruhkan reputasi politiknya.

Kemarin Sekretariat Presiden mengunggah video arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020. Dalam video tersebut Jokowi terlihat sangat geram, bahkan mengancam akan melakukan reshuffle.

Kepala Staf Presiden menjelaskan, Jokowi hanya ingin para menteri dan pimpinan lembaga fokus memikirkan permasalahan rakyat di tengah masa pandemi. Dia minta agar sederet program dan kebijakan khusus pandemi bisa dilaksanakan dengan baik.

“Persoalan rakyat Indonesia harus bisa menjalankan kehidupan secara baik, dengan ketersediaan makanan yang cukup, makanan bansos yang diberikan. Jaring pengaman sosial, jangan sampai terlambat,” ujarnya di Jakarta, Senin.

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Rizky Argama setuju jika Jokowi mengambil tindakan luar biasa dalam menangani virus corona beserta dampaknya. Bahkan seharusnya Jokowi sudah melakukan itu sejak awal.

“Seharusnya Presiden Jokowi bertindak lebih awal memberhentikan pembantunya yang tidak bekerja dengan baik,” kata Rizky.

Jokowi sempat menyinggung Kementerian Kesehatan yang lambat menyerap anggaran. Dari Rp75 triliun, baru 1,53 persen yang diserap. Mengenai hal itu, Rizky melihat sudah tidak berarti apa-apa untuk saat ini.

“Membuka data penyerapan anggaran kementerian ke publik ketika pandemi sudah masuk bulan keempat merupakan tindakan yang terlambat dan cenderung sia-sia,” ujarnya.

Rizky menilai Jokowi sudah harus mengambil tindakan yang lebih cepat berbasis data dan pendapat para ahli. Jangan pula sungkan untuk mengganti menteri yang tidak bekerja optimal. Perbaikan pola manajerial pun perlu dilakukan.

“Dalam jangka waktu ke depan, presiden juga harus memperbaiki secara menyeluruh dan sistematis berbagai kelemahan manajemen regulasi, terutama perencanaan, monitoring, dan evaluasi perundang-undangan di lingkup eksekutif,” tuturnya.

Jokowi, kata Moeldoko, juga berharap dunia usaha bisa menjalankan usahanya dengan baik. Dia berharap badai PHK yang timbul akibat pandemi bisa dicegah.

“Masyarakat dunia usaha harus bisa jalankan usahanya dengan baik. Agar UMKM tidak ada hingga PHK. Korporasi juga tidak PHK, agar tidak terjadi pengangguran,” tambahnya.

Target-target tersebut menurutnya perlu strategi yang besar. Strategi itu harus dibantu dijalankan oleh para menteri dan pimpinan lembaga.

“Itu strategi besar. Menteri semua harus menuju kesana. Jangan pikir-pikir kemana-mana, tapi hanya bantu Presiden,” tutupnya.

Lalu siapakah menteri yang akan menjadi targetnya?

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menegaskan, apa yang disampaikan Jokowi sebelumnya bukan hal yang main-main. Menurutnya seluruh menteri dan kepala lembaga harus memberikan respons atas ancaman tersebut.

“Para menteri kepala lembaga harus merespons penekanan yang disampaikan presiden. Presiden pandang perlu adanya semangat bersama atasi COVID-19. Presiden khawatir para pembantu ada yang merasa saat ini situasi normal. Untuk itu diingatkan, ini peringatan kesekian kali,” ujarnya di Jakarta, Senin.

Rizky menegaskan bahwa presiden merupakan pengambil keputusan tertinggi dalam semua hal terkait penyelenggara pemerintahan. Sementara keberadaan menteri sekadar membantu tugas presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UUD 1945.

Terlebih, lanjut dia, Jokowi telah menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan hanya ada visi misi presiden dan tidak ada visi misi menteri. Oleh karena itu, Rizky menganggap penting bagi Jokowi untuk mengubah cara memimpin kabinet dalam menanggulangi wabah corona dan dampaknya.

“Artinya kemarahan presiden yang menyalahkan menteri tidak tepat karena menteri hanya melaksanakan kebijakan yang terbatas di bidangnya. Sedangkan yang tanggung jawab dan memastikan kebijakan berjalan baik adalah presiden sebagai satu-satunya atasan dari para menteri,” jelasnya.

Moeldoko melanjutkan, Jokowi menilai masih ada menteri atau pimpinan lembaga yang bekerja dan menganggap situasi normal. Oleh karena itu, penekanan Jokowi kali ini jauh lebih keras dari sebelumnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *