812 Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020

812 Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020

812 Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020

812 Kasus Dugaan Pelanggaran Pilkada 2020 – Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo memaparkan hingga Selasa 14 Juli 2020 Bawaslu telah memeriksa 812 dugaan pelanggaran dalam Pilkada Serentak 2020. Rinciannya, 670 kasus dugaan pelanggaran hasil temuan jajaran Bawaslu dan 142 kasus bersumber dari laporan masyarakat.

Menurutnya, sejauh ini dari hasil pemeriksaan dinyatakan 171 bukan pelanggaran. “Total ada 812 dugaan pelanggaran. Dengan jenis pelanggaran administrasi sebanyak 168 kasus, kode etik 35 kasus, pidana 12 kasus, dan 427 pelanggaran hukum lain,” jelasnya dalam jumpa pers tentang Persiapan Bawaslu dalam Pengawasan Coklit Pilkada Serentak 2020, Selasa.

Dari 812 dugaan pelanggaran tersebut, sebanyak 670 di antaranya adalah dugaan pelanggaran hasil temuan jajaran Bawaslu dan 142 kasus bersumber dari laporan masyarakat.

Menurut dia, dari hasil pemeriksaan Bawaslu dinyatakan 171 bukan bentuk tindak pelanggaran.

“Total ada 812 dugaan pelanggaran. Dengan jenis pelanggaran administrasi sebanyak 168 kasus, kode etik 35 kasus, pidana 12 kasus, dan 427 pelanggaran hukum lain,” kata Dewi melalui keterangan tertulisnya, Rabu.

Dewi mengatakan berdasarkan bentuk pelanggaran, sebanyak 168 tren pelanggaran administrasi terjadi pengumuman seleksi penyelenggara pilkada Ad hoc (sementara) tidak sesuai dengan ketentuan tidak professional sebanyak 26 kasus. Disusul 29 pelanggaran calon anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang tidak memenuhi syarat karena keterlibatan dalam partai politik. Sebanyak 27 kasus, lanjutnya, calon anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang tidak memenuhi syarat.

“Itu tingkatan tertinggi pelanggaran yang sudah diproses oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota,” ungkapnya.

Sedangkan untuk kode etik, Dewi menyatakan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) menjadi pengurus parpol terdapat 6 kasus, Panwascam tidak netral atau menunjukkan keberpihakan kepada parpol atau paslon 5 kasus. “Untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang tidak profesional dan adanya keberpihakan dalam pembentukan PPS terdapat 4 kasus,” tambahnya.

Pelanggaran di tingkat tertinggi telah diproses oleh Bawaslu

Berdasarkan bentuk pelanggaran, kata Dewi, sebanyak 168 tren pelanggaran administrasi terjadi pada pengumuman seleksi penyelenggara pilkada Ad hoc (sementara) yang tidak sesuai dengan ketentuan professional sebanyak 26 kasus.

Disusul 29 pelanggaran calon anggota PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang tidak memenuhi syarat karena keterlibatan dalam partai politik. Sebanyak 27 kasus adalah calon anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) yang tidak memenuhi syarat. Totalnya ada 250 bentuk

“Itu tingkatan tertinggi pelanggaran yang sudah diproses oleh Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota,” ujarnya.

Bawaslu temukan 4 kasus keberpihakan dalam pembentukan PPS

Sedangkan untuk kode etik, Dewi menyatakan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) menjadi pengurus parpol terdapat 6 kasus, Panwascam tidak netral atau menunjukkan keberpihakan kepada parpol atau paslon 5 kasus.

“Untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang tidak profesional dan adanya keberpihakan dalam pembentukan PPS terdapat 4 kasus,” tuturnya.

Bawaslu temukan 143 kasus ASN berikan dukungan ke paslon lewat media sosial

Lebih jauh ia menambahkan, untuk pelanggaran hukum lainnya terdapat 143 kasus netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang memberikan dukungan melalui media sosial. Diantaranya Sulawesi Tengah 79 temuan, Maluku Utara 66 temuan, Jawa Tengah 64 temuan, Sulawesi Selatan 55 temuan, dan Sulawesi Utara 18 temuan.

“Maka pada masa kampanye nanti Bawaslu akan fokus mengawasi kampanye pada media sosial. Karena banyak ASN di beberapa provinsi yang melakukan pelanggaran,” ujarnya.

Comments are closed.